Jumat, 18 Agustus 2017 WIB

Ada Sindrom Jangan-jangan Antara SBY dan Jokowi

Oleh : arif budisusilo | bisnis | Rabu, 27 Januari 2016 | 21:16 WIB



Entah ini kritik atau komplimen untuk pemerintahan Presiden Jokowi. Saya mulai ilustrasi dari proyek jembatan Selat Sunda yang sudah lama sekali direncanakan namun tidak jadi dieksekusi di jaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, akhirnya tidak berlanjut di era Presiden Jokowi.

Alasan yang berkembang di awal pemerintahan Pak Jokowi, proyek jembatan Selat Sunda tidak sesuai dengan gagasan Poros Maritim dunia, dan berseberangan dengan program “tol laut”, atau lebih memihak moda angkutan darat.

Di era Pak SBY, panggilan pribadi Presiden Yudhoyono, proyek jembatan selat Sunda lama menjadi polemik. On-off dan maju mundur. Salah satu isu adalah soal penjaminan pemerintah. Isu lainnya adalah keterlibatan pendanaan dari China. Juga kelayakan jembatan tersebut, dan besarnya biaya yang diperlukan. Dan isu yang tak kalah hot adalah keterlibatan pengusaha Tomy Winata sebagai pemrakarsa proyek.

Tidak ada jalan keluar saat itu, hingga kemudian pemerintahan berganti. Saya pernah bertanya kepada Tomy Winata perihal ketidakjelasan proyek yang sudah dirintisnya untuk melakukan studi pendahuluan dengan membentuk perusahaan patungan dengan pemerintah provinsi Banten dan Lampung. Tomy hanya menjawab, “Saya tidak ingin mengritik ‘Orang Tua’ saya dan ‘kakak-kakak’ saya.”

Yang dimaksud ‘Orang Tua’ adalah Presiden. Sedangkan ‘Kakak’ adalah para menteri. Pertanyaan itu saya ajukan sekira setahun menjelang pemilihan umum Presiden 2014. Kala itu memang ada  perbedaan pandangan di kalangan menteri SBY soal proyek jembatan Selat Sunda, mulai dari Menteri Keuangan, Menteri PU, Menko Perekonomian, dan menteri lain.

Saya paham jawaban Pak TW, panggilan pribadi Tomy Winata, pemilik Artha Graha Group itu. Ia tampak tidak ingin berpolemik. Ia lebih memilih berkata dengan bijak.

Apa hendak dikata. Kala itu, lebih banyak polemik soal kekhawatiran terhadap sejumlah isu spekulatif. Jangan-jangan, proyek itu akan lebih menguntungkan TW karena konsesi-konsesi yang diberikan untuk pengembangan kawasan Banten dan Lampung.

Jangan-jangan pula, proyek itu nanti akan didominasi pendanaan dan kepentingan mitra bisnis dari China. Jangan-jangan, proyek itu akhirnya akan membebani APBN. “Jangan-jangan” yang lain bertebaran, dan akhirnya pemerintahan SBY ragu mengambil keputusan. Tidak ketemu jalan keluar yang meyakinkan.

***

Kali ini, polemik yang tak kalah kencang adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Telah sekian bulan kontroversi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ‘mengudara’. Polemik yang berkembang mirip proyek jembatan Selat Sunda. Sebut saja, misalnya, apakah layak membangun kereta cepat Jakarta-Bandung. 

Juga, jangan-jangan proyek tersebut akan mendapatkan jaminan pemerintah melalui APBN. Jangan-jangan, pinjaman dari China untuk konsorsium BUMN itu akan menjadi modus untuk penguasaan perusahaan pelat merah Indonesia. Ini karena pendanaan proyek itu dibiayai pinjaman dari China, meskipun dengan skema business-to-business dan tidak pakai dana APBN langsung.

Jangan-jangan pula, pekerja China akan mendominasi pekerjaan proyek tersebut. Juga jangan-jangan, Menteri BUMN Rini Soemarno memiliki kepentingan bisnis pada pengembangan kawasan proyek tersebut. Begitu seterusnya, banyak lagi kekhawatiran lain yang berbasis “jangan-jangan”, yang mendominasi polemik publik.

Kontroversi kian memuncak setelah peletakan batu pertama diresmikan oleh Presiden Jokowi. Proses perizinan dan lainnya untuk pembangunan kereta cepat tersebut dianggap kilat.

Bahkan, kini giliran Pak SBY yang angkat bicara melalui video yang diunggah pada kanal pribadi diYouTube pada 5 Februari lalu. Bagi SBY, wajar apabila proyek yang didanai uang Rp76 triliun itu menimbulkan kontroversi. Bukan sekadar proyek itu diperlukan atau tidak, tetapi sejauh mana benefit atau manfaatnya.

Karena itu, ia mendesak pemerintah agar transparan. Bahkan Pak SBY mengingatkan agar tidak ceroboh, ingin “cepat-cepatan” segera dibangun, kemudian kedodoran dan malah menjadi temuan BPK dan masalah KPK suatu saat. Begitu kira-kira ‘nasihat’ Pak SBY.

***

Saya kebetulan tinggal di kawasan pemukiman yang kini tumbuh pesat, sekitar 20 km di sebelah barat dari Jakarta, di wilayah provinsi Banten.

Di kawasan saya tinggal, setidaknya empat kawasan besar yang menjadi kota mandiri, mulai dari Bumi Serpong Damai, Summarecon Serpong, Lippo Karawaci, hingga Alam Sutera.

Kawasan ini tumbuh pesat, setidaknya karena akses yang relatif cepat ke Jakarta, dan ketersediaan infrastruktur yang relatif memadai.  

Kedekatan dengan bandara internasional dan akses kereta yang tersedia juga menjadi salah satu insentif sekaligus motor pertumbuhan kawasan, yang menurut beberapa penelitian memiliki pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara.

Namun kali ini saya kerap “ngiri” manakala sesekali melewati tol Jagorawi, yang di sebagian sisinya sudah banyak berdiri tiang jalur light rapid transit atau LRT. Setahun silam, proyek kereta layang itu belum tampak batang-hidungnya. Tapi kini saya dengar, tahun 2017 sudah mulai jadi.

Seorang rekan eksekutif yang tinggal di Cibubur mengatakan, “kok tidak dari dulu ini dibangun. Nyatanya bisa,” katanya mengomentari proyek sepanjang 13,7 km dari Cibubur-Cawang, yang akan nyambung hingga Dukuh di pusat kota Jakarta sepanjang 10,5 km.

Ini adalah trase 1A, yang akan dilengkapi dengan trase 1B dengan trayek Bekasi Timur-Cawang sepanjang 17,9 km. Itu baru tahap pertama, belum tahap berikutnya yang akan membuat trase untuk jalur yang lain mengitari Jakarta. Tahapan kedua untuk kelanjutan proyek itu meliputi Cibubur-Bogor, Dukuh Atas-Palmerah-Senayan, dan Palmerah-Grogol.

Saya membayangkan, kalau proyek tersebut berhasil dituntaskan, disertai penyelesaian mass rapid transit atau MRT yang kini juga tengah dikebut oleh Gubernur Ahok, rasanya aksesibilitas di megapolitan Jabodetabek akan lebih cepat untuk mobilitas bisnis dan warga. Sekadar contoh, di kawasan Cimanggis, proyek LRT tahap 1 yang kini tengah dibangun, mulai dipasarkan megaproyek apartemen Agung Podomoro.

Maka, saya membayangkan pula, kalau proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dibangun dengan konsep pengembangan kawasan, di jalur tersebut akan berkembang kawasan bisnis baru, yang terintegrasi dengan proyek yang dibangun konsorsium BUMN tersebut.

Di sinilah apresiasi atas ketegasan Pak Jokowi memutuskan untuk membangun proyek kereta cepat tersebut mendapatkan momentumnya. Tak takut atas berbagai pertanyaan "jangan-jangan' dan polemik yang melingkupinya.

Saya kemudian berspekulasi, seandainya jalur kereta cepat Jakarta-Bandung, untuk tahap selanjutnya, dilanjutkan dengan jalur kereta cepat hingga Surabaya lewat jalur selatan melalui Yogjakarta, dampak ekonomi dan bisnis di kawasan selatan Jawa tentu akan lebih luas.

Pandangan awam saya, jalur selatan lebih strategis mengingat di jalur utara sudah ada jalan tol yang menghubungkan Jakarta hingga Surabaya, yang ditargetkan tuntas pada 2018. Ini untuk membuka 'isolasi' di selatan.

Lantas di situlah pentingnya keberadaan jembatan Selat Sunda, untuk menghubungkan Jawa dengan Sumatra, dan disambungkan pula jembatan Banyuwangi-Bali. Apakah hal itu akan mengendurkan semangat tol laut? Saya kira tidak, justru akan saling melengkapi.

Multiplier efeknya bagi ekonomi juga akan jauh lebih tinggi, terutama untuk pengembangan pariwisata yang diharapkan menjadi primadona di masa yang akan datang.

***

Namun, saya sadar gagasan ini akan rentan dicurigai. Bahkan  jangan-jangan dianggap membela pengusaha tertentu.

Biarin saja. Nggak ada urusan. Buat saya, Indonesia harus maju dan tak boleh banyak keraguan untuk membuatnya maju, yang pada gilirannya akan memberikan kesejahteraan lebih baik bagi masyarakat banyak.

Apalagi bagi pemerintah yang membuat keputusan strategis, tak perlu lagi terjerat “sindrom jangan-jangan”. Terlebih, sindrom “jangan-jangan” sudah meracuni cara berfikir sebagian masyarakat.

Sindrom jangan-jangan inilah yang selama bertahun-tahun telah memprovokasi resistensi, sehingga menghambat banyak proyek strategis yang semestinya diperlukan dan memberi benefit besar bagi masyarakat. Akibatnya, pemerintah malah tak berani mengambil keputusan.

Itu pula yang membuat saya tiba-tiba merasa geli dan tak kuasa menahan tawa ketika seorang teman jurnalis senior bertanya, “Jangan-jangan kasus Mirna sengaja dibesarkan untuk mengalihkan isu kereta cepat Jakarta Bandung?”.

“Waduh.” Cuma itu respons yang saya berikan. Saya pun menggelengkan kepala. Anda tentu tahu, Mirna tewas diduga karena racun sianida di kopi yang diteguk di sebuah kafe di Jakarta. Kasus itu memang ramai di media massa belakangan ini, di saat kontroversi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mencapai puncaknya.

Buat saya, istilah “pengalihan isu” yang selama ini kerap diangap sebagai cara untuk menutupi kontroversi isu tertentu adalah bagian tak terpisahkan dari “sindrom jangan-jangan” tersebut.

Namun, saya juga setuju satu hal dengan Pak SBY. Buatlah setiap kebijakan terang benderang, jelas dan transparan. Ini penting, agar tidak muncul banyak spekulasi terhadap kebijakan strategis yang diluncurkan pemerintah. Biar tidak menjadi kontroversi dan polemik yang tiada guna. Jadi, bagaimana menurut Anda?


Komentar


Serbaneka - 5 hari yang lalu

Hingga 2019, Pemerintah Bangun 4 Juta Unit Rumah Murah

Sejak digulirkan program sejuta rumah murah pada 2015 hingga 2016 telah terealisasi 1,5 juta unit rumah. Sedangkan pada 2017- Agustus 2017 telah terealisasi 449.000 unit rumah.
5 hari yang lalu

Hingga 2019, Pemerintah Bangun 4 Juta Unit Rumah Murah

Sejak digulirkan program sejuta rumah murah pada 2015 hingga 2016 telah terealisasi 1,5 juta unit rumah. Sedangkan pada 2017- Agustus 2017 telah terealisasi 449.000 unit rumah.
Pertanian - 1 minggu yang lalu

Asyik... Salak Sleman Siap Diekspor ke Selandia Baru

Renovasi tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pengemasan yang memenuhi standar ekspor ke Selandia Baru. Targetnya akhir Agustus packing house selesai direnovasi.
Komoditi - 2 minggu yang lalu

Pada 2018, Lampung Bangun Kawasan Industri Maritim

KIM Tanggamus termasuk 20 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tercantum di Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN.
Serbaneka - 2 minggu yang lalu

Kementan Ingatkan Janji Kalimantan Barat Untuk Ekspor Beras dan Jagung

Kementan akan berupaya dengan berbagai strategi agar ekspor segera terwujud dengan membangun sistem pertanian modern terpadu dan berkelanjutan melalui pendekatan kawasan
Serbaneka - 2 minggu yang lalu

Indonesia-WFP Perkuat Ketahanan Pangan

Dubes Esti Andayani mengharapkan kerja sama dengan WFP semakin solid dan berdampak riil bagi ketahanan pangan dan peningkatan nutrisi anak-anak di Indonesia.
Serbaneka - 2 minggu yang lalu

Bank Swasta Biayai LRT Jabodebek

Pendanaan proyek diraih dari kredit perbankan dan investasi PT KAI (Persero) dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).
Komoditi - 4 minggu yang lalu

Pemerintah Tolak Keputusan Norwegia yang akan Stop Biofuel Indonesia

Menurut Airlangga, keputusan Norwegia yang disampaikan Solbaken masih dikaji dan belum diimplementasikan oleh pemerintah Norwegia.
Pertanian - 1 bulan yang lalu

Gagang Cengkih "Limbah" Untuk Ekspor

Gagang cengkih yang selama ini banyak dibuang oleh petani karena dianggap sebagai limbah, ternyata memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi untuk diekspor ke mancanegara
Pertanian - 1 bulan yang lalu

Kotamobagu Genjot Produksi Kopi Organik

Produk pertanian organik lebih sehat dan harganya lebih tinggi ketimbang nonorganik. Bank Indonesia pun mendukung pengembangan pertanian organik ini.
Lihat Semua

Close
Memuat Perkiraan Cuaca ..





Close
Close