Selasa, 17 Oktober 2017 WIB
Perdagangan berjangka komoditi,

Ini Cara Bappebti Cegah Pencucian Uang di Bursa Berjangka Komoditi

Bappebti mengadopsi rekomendasi dari Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) untuk mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan bagi terorisme pada perdagangan berjangka komoditi.

Oleh : ibrahim aji | Senin, 23 Mei 2016 | 14:03 WIB


(Foto: Ajie/Komoditi.co) Kepala Bappebti Bachrul Chairi.

JAKARTA, KOMODITI.CO - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)
Kementerian Perdagangan bertekad terus memperkuat industri perdagangan berjangka komoditi (PBK).

Menurut Kepala Bappebti Bachrul Chairi, dirinya fokus pada tiga kegiatan yakni meningkatkan transaksi multilateral, meningkatkan integrasi industri PBK, dan peningkatan iklim usaha yang kondusif.

Mengenai poin peningkatan iklim usaha PBK agar lebih kondusif pihaknya telah menetapkan Peraturan Kepala (Perka) Bappebti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Pialang Berjangka (Customer Due Dilligence/CCD).

Peraturan yang diteken 18 Mei 2016 dibuat dengan mengadopsi rekomendasi dari Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) atau Rekomendasi 40+9 FATF. Rekomendasi tersebut menjadi acuan standar internasional dalam upaya Anti Pencucian Uang (APU) serta mendukung upaya Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

"Selama ini Bappebti telah menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer), namun perlu disesuaikan dengan standar internasional yang lebih komprehensif dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme," kata Bachrul Chairi di kantornya, Jakarta, Senin (23/5).

Bachrul menampik telah ada kasus semacam pencucian uang atau pun pendanaan yang digunakan dalam praktik perdagangan di bursa berjangka. "Hal ini semata untuk pencegahan dan mendukung upaya PPTdan APU," katanya wanti-wanti.

Bachrul menekankan, peranan Pialang Berjangka dalam menerapkan Program APU dan PPT yang optimal dan efektif diharapkan dapat mengurangi atau mencegah perdagangan berjangka sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Perkembangan produk, aktivitas, dan teknologi informasi di bidang perdagangan berjangka sudah semakin kompleks. Karena itu, Bachrul, mengatakan kekhawatiran akan meningkatnya peluang produk-produk perdagangan berjangka dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ada sejumlah pokok peraturan yang diperkenalkan di Perka Bappebti Nomor 2 tahun 2016.
Pertama, dalam Perka tersebut digunakan istilah Customer Due Dilligence (CDD) untuk menyempurnakan Prinsip Mengenal Nasabah dalam identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah.

Yang kedua, lanjut dia, kewajiban pialang berjangka untuk menyusun, memastikan, menerapkan dan mematuhi pedoman ketentuan prinsip mengenal nasabah. "Selain itu, menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (risk-based approach) dalam penerapan program APU dan PPT, sehingga terdapat aturan CCD untuk area berisiko tinggi, politically exposed persons, nasabah berisiko rendah, menengah dan tinggi," terang Bachrul.

Dengan ditetapkannya Perka Bappebti ini, Bachrul mengimbau agar seluruh pialang berjangka mengimplementasikan seluruh ketentuan yang ada dalam Perka. Pialang berjangka yang tidak patuh terhadap Perka Bappebti Nomor 2 Tahun 2016 ini dapat dikenakan sanksi administratif oleh Bappebti.

Sedangkan jika pialang berjangka tidak melaporkan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan (TKM), maka akan dikenakan sanksi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Bappebti akan segera melakukan sosialisasi bersama dengan PPATK sebagai persiapan dalam rangka penilaian oleh FATF kepada penyedia jasa keuangan di bidang perdagangan berjangka komoditi pada bulan Juni 2017.

"Hal ini merupakan komitmen industri perdagangan berjangka agar bebas dari pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang pada akhirnya akan mendukung iklim investasi Indonesia di mata dunia," Bachrul menandaskan.


Fokus : Perdagangan berjangka komoditi


#Perdagangan berjangka komoditi #Kepala Bappebti Bachrul Chairi #Pendanaan terorisme #Money laundering

Komentar


Komoditi - 5 hari yang lalu

Harga Emas di Pasar Berjangka Turun

Harga emas dunia untuk pengiriman Desember 2017 di Commodity Exchange, Rabu pagi (11/10) WIB, turun tipis ke 1.292,90 dolar AS per ons troi.
Serbaneka - 1 minggu yang lalu

Jalur Kereta Bandara NYIA akan Dibangun

Hal ini dikarenakan pembangunan NYIA tahap pertama seluas 120 ribu meter persegi akan diselesaikan di 2019. Pemerintah mengharapkan pada saat itu juga jalur kereta api bandara sudah selesai dibuat, yakni dari Stasiun Kedundang menuju area terminal bandara.
Serbaneka - 1 minggu yang lalu

Wisatawan China No. 1 di Bali

Wisatawan China kini menjadi turis terbanyak yang berkunjung ke Bali. Selama 7 bulan mulai Januari-Agustus 2017 sebanak 1,04 juta wisatawan China datang ke Pulau Dewata
Pertanian - 1 minggu yang lalu

Harga Grosir Naik, Tapi Eceran Gula dan Beras Tetap Stabil

AMBON, KOMODITI.CO- Harga gula dan beras tingkat grosir untuk pasar Ambon mengalami kenaikan sejk September lalu. Gula misalnya naik..
1 minggu yang lalu

Bangka Tengah Diproyeksikan jadi Sentra Perikanan Budi Daya

Menurut Ibnu Saleh, pemerintah tetap berkomitmen memajukan sektor perikanan dan masyarakatnya untuk minta lebih mandiri serta selalu berkreasi. Pemerintah daerah terus mendorong masyarakat daerah untuk lebih fokus mengembangkan usaha itu dengan menaburkan berbagai jenis bibit ikan di dalam tambak yang mereka bangun.
Serbaneka - 1 minggu yang lalu

Presiden: Era Aktivitas Ekonomi Digantikan Era Gaya Hidup

Presiden mengatakan disamping era digital, kita juga memasuki yang namanya lifestyle era, era gaya hidup. Ini banyak yang nggak sadar sudah banyak bergerak ke sana.
Serbaneka - 1 minggu yang lalu

Mendukung Program Satu Juta Rumah, BUMN Sediakan 30 Persen Hunian MBR

Khusus di TOD Stasiun Pondok Cina, Depok, yang dibangun atas kerja sama Perum Perumnas dan KAI itu, sebanyak 1.020 unit dari total 3.440 hunian yang terdiri atas empat tower itu akan dialokasikan untuk MBR.
Komoditi - 2 minggu yang lalu

Industri Kopi Yogya agar Bersiap Beroperasinya Bandara NYIA

Niken Probo Laras, Kepala Dinas Perdagangan Kulon, di Kulon Progo, Minggu (1/10), mengharapkan pelaku industri kopi mengantisipasi adanya pembangunan bandara itu. Karena merupakan peluang pasar bagi para pengrajin olahan kopi.
Serbaneka - 2 minggu yang lalu

Di Bantul, Luas Lahan Tebu Berkurang

Menurut Kepala Dinas ini, Pulung Haryadi, memang terjadi penurunan luasan tebu dari tahun ke tahun. Dari yang tadinya seluas 1.700 hektare, namun dalam kurun waktu lima tahun ini tinggal seluas 1.095 hektare.
Serbaneka - 2 minggu yang lalu

Saham-saham Wall Street Meningkat

NEW YOK, KOMODITI.CO- Saham-saham di Wall Street berhasil membukukan kenaikan pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi 28/9 WIB)...
Lihat Semua

Close
Memuat Perkiraan Cuaca ..





Close
Close