Senin, 26 Juni 2017 WIB
Perdagangan berjangka komoditi,

Ini Cara Bappebti Cegah Pencucian Uang di Bursa Berjangka Komoditi

Bappebti mengadopsi rekomendasi dari Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) untuk mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan bagi terorisme pada perdagangan berjangka komoditi.

Oleh : ibrahim aji | Senin, 23 Mei 2016 | 14:03 WIB


(Foto: Ajie/Komoditi.co) Kepala Bappebti Bachrul Chairi.

JAKARTA, KOMODITI.CO - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)
Kementerian Perdagangan bertekad terus memperkuat industri perdagangan berjangka komoditi (PBK).

Menurut Kepala Bappebti Bachrul Chairi, dirinya fokus pada tiga kegiatan yakni meningkatkan transaksi multilateral, meningkatkan integrasi industri PBK, dan peningkatan iklim usaha yang kondusif.

Mengenai poin peningkatan iklim usaha PBK agar lebih kondusif pihaknya telah menetapkan Peraturan Kepala (Perka) Bappebti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Pialang Berjangka (Customer Due Dilligence/CCD).

Peraturan yang diteken 18 Mei 2016 dibuat dengan mengadopsi rekomendasi dari Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) atau Rekomendasi 40+9 FATF. Rekomendasi tersebut menjadi acuan standar internasional dalam upaya Anti Pencucian Uang (APU) serta mendukung upaya Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

"Selama ini Bappebti telah menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer), namun perlu disesuaikan dengan standar internasional yang lebih komprehensif dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme," kata Bachrul Chairi di kantornya, Jakarta, Senin (23/5).

Bachrul menampik telah ada kasus semacam pencucian uang atau pun pendanaan yang digunakan dalam praktik perdagangan di bursa berjangka. "Hal ini semata untuk pencegahan dan mendukung upaya PPTdan APU," katanya wanti-wanti.

Bachrul menekankan, peranan Pialang Berjangka dalam menerapkan Program APU dan PPT yang optimal dan efektif diharapkan dapat mengurangi atau mencegah perdagangan berjangka sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Perkembangan produk, aktivitas, dan teknologi informasi di bidang perdagangan berjangka sudah semakin kompleks. Karena itu, Bachrul, mengatakan kekhawatiran akan meningkatnya peluang produk-produk perdagangan berjangka dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ada sejumlah pokok peraturan yang diperkenalkan di Perka Bappebti Nomor 2 tahun 2016.
Pertama, dalam Perka tersebut digunakan istilah Customer Due Dilligence (CDD) untuk menyempurnakan Prinsip Mengenal Nasabah dalam identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah.

Yang kedua, lanjut dia, kewajiban pialang berjangka untuk menyusun, memastikan, menerapkan dan mematuhi pedoman ketentuan prinsip mengenal nasabah. "Selain itu, menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (risk-based approach) dalam penerapan program APU dan PPT, sehingga terdapat aturan CCD untuk area berisiko tinggi, politically exposed persons, nasabah berisiko rendah, menengah dan tinggi," terang Bachrul.

Dengan ditetapkannya Perka Bappebti ini, Bachrul mengimbau agar seluruh pialang berjangka mengimplementasikan seluruh ketentuan yang ada dalam Perka. Pialang berjangka yang tidak patuh terhadap Perka Bappebti Nomor 2 Tahun 2016 ini dapat dikenakan sanksi administratif oleh Bappebti.

Sedangkan jika pialang berjangka tidak melaporkan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan (TKM), maka akan dikenakan sanksi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Bappebti akan segera melakukan sosialisasi bersama dengan PPATK sebagai persiapan dalam rangka penilaian oleh FATF kepada penyedia jasa keuangan di bidang perdagangan berjangka komoditi pada bulan Juni 2017.

"Hal ini merupakan komitmen industri perdagangan berjangka agar bebas dari pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang pada akhirnya akan mendukung iklim investasi Indonesia di mata dunia," Bachrul menandaskan.


Fokus : Perdagangan berjangka komoditi


#Perdagangan berjangka komoditi #Kepala Bappebti Bachrul Chairi #Pendanaan terorisme #Money laundering

Komentar


Serbaneka - 6 hari yang lalu

Antisipasi Kebutuhan Lebaran BRI Siapkan Rp23 Triliun

BRI juga ingin menghemat likuiditas agar dapat menggenjot penyaluran kredit yang ditargetkan tumbuh 12-14 persen (year on year/yoy).
Serbaneka - 1 minggu yang lalu

Target Jakarta Fair Rp6,5 Triliun

Menurut Prajna, nilai transaksi terbesar dalam Jakarta Fair diraih penjualan automobil dan sepeda motor serta aksesorisnya. Disusul produk-produk handphone dan produk elektronik lainnya.
Serbaneka - 3 minggu yang lalu

Kemendag: Satgas Pangan agar Antisipasi Penimbunan

Menurutnya, ada ketentuan Permendag bahwa pelaku usaha distribusi kebutuhan pokok diwajibkan untuk mendaftar dan setiap tanggal 15 harus melaporkan stoknya berapa dan mendaftarkan gudangnya.
Serbaneka - 1 bulan yang lalu

Selama Mudik Lebaran 4,95 Juta Orang Siap Diangkut dengan Kapal

Untuk roda dua diperkirakan naik 6,5 persen menjadi 443.666 unit sepeda motor dari realisasi 2016 sebanyak 416.954 unit.
Komoditi - 1 bulan yang lalu

Bulog Sumut: Stok Gula untuk Ramadhan Aman

Ketersediaan gula di pasar juga masih banyak, sehingga diyakini tidak ada masalah untuk kebutuhan Ramadhan dan Idul Fitri 2017.
Serbaneka - 1 bulan yang lalu

Jelang Ramadhan, Mendag Pantau Harga Bahan Pokok Wilayah Jakarta

Kebutuhan bawang putih dalam negeri, kurang lebih mencapai 435.000 ton per tahun.
Serbaneka - 1 bulan yang lalu

Di Alun-alun Wonosari Digelar Gunung Kidul Expo 2017

Menurut Hidayat, UKM yang mengikuti kegiatan ini ada 175 yang berasal dari 18 kecamatan di Gunung Kidul. Adapun produknya pangan, batik, hingga produksi mebel. Event ini berbeda dari tahun sebelumnya yang hanya memasang produk dari dinas.
Komoditi - 1 bulan yang lalu

Harga Emas Terdongkrak Konflik di Korea

Menurut Bachrul, faktor lain yang akan mempengaruhi harga emas ke depan adalah membaiknya ekonomi di China dan di Uni Eropa.
Komoditi - 1 bulan yang lalu

Bappebti Gandeng PPATK Cegah Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Ketua Bappebti Bachrul Chairi ā€ˇmengungkapkan perjanjian kerja sama ini merupakan tindak lanjut MoU Bappebti dengan PPATK tahun 2008.
Serbaneka - 1 bulan yang lalu

Gubernur Sumbar Resmikan Festival Kampoeng Minangkabau 2017

Irwan antara lain menyampaikan sambutannya dalam bentuk pantun, seni sastra yang memang tumbuhkembang di ranah Minang itu. Ia juga berkeliling stan-stan yang ada di lokasi.
Lihat Semua

Close
Memuat Perkiraan Cuaca ..





Close
Close