Rabu, 13 Desember 2017 WIB
Perdagangan berjangka komoditi,

Ini Cara Bappebti Cegah Pencucian Uang di Bursa Berjangka Komoditi

Bappebti mengadopsi rekomendasi dari Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) untuk mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan bagi terorisme pada perdagangan berjangka komoditi.

Oleh : ibrahim aji | Senin, 23 Mei 2016 | 14:03 WIB


(Foto: Ajie/Komoditi.co) Kepala Bappebti Bachrul Chairi.

JAKARTA, KOMODITI.CO - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)
Kementerian Perdagangan bertekad terus memperkuat industri perdagangan berjangka komoditi (PBK).

Menurut Kepala Bappebti Bachrul Chairi, dirinya fokus pada tiga kegiatan yakni meningkatkan transaksi multilateral, meningkatkan integrasi industri PBK, dan peningkatan iklim usaha yang kondusif.

Mengenai poin peningkatan iklim usaha PBK agar lebih kondusif pihaknya telah menetapkan Peraturan Kepala (Perka) Bappebti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Pialang Berjangka (Customer Due Dilligence/CCD).

Peraturan yang diteken 18 Mei 2016 dibuat dengan mengadopsi rekomendasi dari Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) atau Rekomendasi 40+9 FATF. Rekomendasi tersebut menjadi acuan standar internasional dalam upaya Anti Pencucian Uang (APU) serta mendukung upaya Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

"Selama ini Bappebti telah menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer), namun perlu disesuaikan dengan standar internasional yang lebih komprehensif dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme," kata Bachrul Chairi di kantornya, Jakarta, Senin (23/5).

Bachrul menampik telah ada kasus semacam pencucian uang atau pun pendanaan yang digunakan dalam praktik perdagangan di bursa berjangka. "Hal ini semata untuk pencegahan dan mendukung upaya PPTdan APU," katanya wanti-wanti.

Bachrul menekankan, peranan Pialang Berjangka dalam menerapkan Program APU dan PPT yang optimal dan efektif diharapkan dapat mengurangi atau mencegah perdagangan berjangka sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Perkembangan produk, aktivitas, dan teknologi informasi di bidang perdagangan berjangka sudah semakin kompleks. Karena itu, Bachrul, mengatakan kekhawatiran akan meningkatnya peluang produk-produk perdagangan berjangka dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ada sejumlah pokok peraturan yang diperkenalkan di Perka Bappebti Nomor 2 tahun 2016.
Pertama, dalam Perka tersebut digunakan istilah Customer Due Dilligence (CDD) untuk menyempurnakan Prinsip Mengenal Nasabah dalam identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah.

Yang kedua, lanjut dia, kewajiban pialang berjangka untuk menyusun, memastikan, menerapkan dan mematuhi pedoman ketentuan prinsip mengenal nasabah. "Selain itu, menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (risk-based approach) dalam penerapan program APU dan PPT, sehingga terdapat aturan CCD untuk area berisiko tinggi, politically exposed persons, nasabah berisiko rendah, menengah dan tinggi," terang Bachrul.

Dengan ditetapkannya Perka Bappebti ini, Bachrul mengimbau agar seluruh pialang berjangka mengimplementasikan seluruh ketentuan yang ada dalam Perka. Pialang berjangka yang tidak patuh terhadap Perka Bappebti Nomor 2 Tahun 2016 ini dapat dikenakan sanksi administratif oleh Bappebti.

Sedangkan jika pialang berjangka tidak melaporkan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan (TKM), maka akan dikenakan sanksi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Bappebti akan segera melakukan sosialisasi bersama dengan PPATK sebagai persiapan dalam rangka penilaian oleh FATF kepada penyedia jasa keuangan di bidang perdagangan berjangka komoditi pada bulan Juni 2017.

"Hal ini merupakan komitmen industri perdagangan berjangka agar bebas dari pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang pada akhirnya akan mendukung iklim investasi Indonesia di mata dunia," Bachrul menandaskan.


Fokus : Perdagangan berjangka komoditi


#Perdagangan berjangka komoditi #Kepala Bappebti Bachrul Chairi #Pendanaan terorisme #Money laundering

Komentar


Serbaneka - 1 hari yang lalu

Untuk Natal dan Tahun Baru Pelni Siapkan 73 Kapal

"Masa angkutan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 untuk transportasi laut berlangsung selama 22 hari mulai 18 Desember 2017 hingga 8 Januari 2018," kata Didik.
Serbaneka - 5 hari yang lalu

Dipatok Di Bawah Rp80 Juta, Harga Mobil Pedesaan Kemenperin

Gati mengatakan pihaknya mengupayakan harga yang bisa masuk ke pasar. Harga belum tahu memang, ini bahan baku juga masih banyak yang impor. Jadi, masih fluktuatif. Tapi, pasti di antara Rp60-80 juta.
Serbaneka - 2 minggu yang lalu

Rambah Bisnis Kue, Rahmat Gobel Gandeng Chateraise

Dengan riset dan teknologi pangan yang dimiliki Chateraise, Rachmat Gobel maupun Saito optimistis bisa menjalin kerja sama jangka panjang untuk membangun industri makanan yang berkualitas untuk Indonesia.
Pertanian - 2 minggu yang lalu

Kartu Tani Buat Dapatkan Pupuk Bersubsidi

Pemerintah melakukan uji coba penyediaan pupuk bersubsidi yang dapat dibeli dengan menggunakan kartu tani. Uji coba dilakukan di Karawang dan Ciamis
Serbaneka - 3 minggu yang lalu

Jokowi Bangun Infrastruktur Untuk Satukan Indonesia

Presiden mengakui saat ini antara wilayah barat dan timur masih memiliki perbedaan yang jauh terkait infrastuktur yang dimilikinya.
Mineral - 3 minggu yang lalu

China Terus Berusaha Untuk Jadi Pemasok Garam ke Indonesia

China terus berupaya untuk bisa menjadi pemasok garam ke Indonesia yang mengalami defisit produksi garam nasional
Serbaneka - 3 minggu yang lalu

Rabu Pagi Kurs Dolar AS Melemah

Kurs dolar AS melemah terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi, 15/11 WIB)
Pertanian - 4 minggu yang lalu

Kalimantan Tengah Bakal Jadi Lumbung Padi Organik

Presiden Joko Widodo secara khusus memerintahkan Kementerian Pertanian agar menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai lumbung padi organik.
Serbaneka - 4 minggu yang lalu

Kemenkeu Nyatakan Defisit Anggaran Masih Aman

Kementerian Keuangan memproyeksikan defisit anggaran pada akhir 2017 sebesar 2,67 persen terhadap PDB. Angka ini berada di bawah target yang ditetapkan dalam APBNP sebesar 2,92 persen terhadap PDB.
Serbaneka - 1 bulan yang lalu

Boediono: Daerah Akan Maju Jika Kinerja Lembaga Publiknya Bagus

Mantan Wapres Boediono yakin daerah-daerah di Indonesia juga bisa maju jika kinerja lembaga publiknya, institusi pemerintahannya,bekerja dengan baik.”Kunci perbaikan majunya bangsa, saya yakin, dengan meningkatkan perbaikan kualitas lembaga-lembaga publiknya,” ujarnya.
Lihat Semua

Close
Memuat Perkiraan Cuaca ..





Close
Close