Rabu, 16 Agustus 2017 WIB
Perdagangan berjangka komoditi,

Ini Cara Bappebti Cegah Pencucian Uang di Bursa Berjangka Komoditi

Bappebti mengadopsi rekomendasi dari Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) untuk mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan bagi terorisme pada perdagangan berjangka komoditi.

Oleh : ibrahim aji | Senin, 23 Mei 2016 | 14:03 WIB


(Foto: Ajie/Komoditi.co) Kepala Bappebti Bachrul Chairi.

JAKARTA, KOMODITI.CO - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)
Kementerian Perdagangan bertekad terus memperkuat industri perdagangan berjangka komoditi (PBK).

Menurut Kepala Bappebti Bachrul Chairi, dirinya fokus pada tiga kegiatan yakni meningkatkan transaksi multilateral, meningkatkan integrasi industri PBK, dan peningkatan iklim usaha yang kondusif.

Mengenai poin peningkatan iklim usaha PBK agar lebih kondusif pihaknya telah menetapkan Peraturan Kepala (Perka) Bappebti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Pialang Berjangka (Customer Due Dilligence/CCD).

Peraturan yang diteken 18 Mei 2016 dibuat dengan mengadopsi rekomendasi dari Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) atau Rekomendasi 40+9 FATF. Rekomendasi tersebut menjadi acuan standar internasional dalam upaya Anti Pencucian Uang (APU) serta mendukung upaya Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

"Selama ini Bappebti telah menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer), namun perlu disesuaikan dengan standar internasional yang lebih komprehensif dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme," kata Bachrul Chairi di kantornya, Jakarta, Senin (23/5).

Bachrul menampik telah ada kasus semacam pencucian uang atau pun pendanaan yang digunakan dalam praktik perdagangan di bursa berjangka. "Hal ini semata untuk pencegahan dan mendukung upaya PPTdan APU," katanya wanti-wanti.

Bachrul menekankan, peranan Pialang Berjangka dalam menerapkan Program APU dan PPT yang optimal dan efektif diharapkan dapat mengurangi atau mencegah perdagangan berjangka sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Perkembangan produk, aktivitas, dan teknologi informasi di bidang perdagangan berjangka sudah semakin kompleks. Karena itu, Bachrul, mengatakan kekhawatiran akan meningkatnya peluang produk-produk perdagangan berjangka dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ada sejumlah pokok peraturan yang diperkenalkan di Perka Bappebti Nomor 2 tahun 2016.
Pertama, dalam Perka tersebut digunakan istilah Customer Due Dilligence (CDD) untuk menyempurnakan Prinsip Mengenal Nasabah dalam identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah.

Yang kedua, lanjut dia, kewajiban pialang berjangka untuk menyusun, memastikan, menerapkan dan mematuhi pedoman ketentuan prinsip mengenal nasabah. "Selain itu, menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (risk-based approach) dalam penerapan program APU dan PPT, sehingga terdapat aturan CCD untuk area berisiko tinggi, politically exposed persons, nasabah berisiko rendah, menengah dan tinggi," terang Bachrul.

Dengan ditetapkannya Perka Bappebti ini, Bachrul mengimbau agar seluruh pialang berjangka mengimplementasikan seluruh ketentuan yang ada dalam Perka. Pialang berjangka yang tidak patuh terhadap Perka Bappebti Nomor 2 Tahun 2016 ini dapat dikenakan sanksi administratif oleh Bappebti.

Sedangkan jika pialang berjangka tidak melaporkan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan (TKM), maka akan dikenakan sanksi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Bappebti akan segera melakukan sosialisasi bersama dengan PPATK sebagai persiapan dalam rangka penilaian oleh FATF kepada penyedia jasa keuangan di bidang perdagangan berjangka komoditi pada bulan Juni 2017.

"Hal ini merupakan komitmen industri perdagangan berjangka agar bebas dari pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang pada akhirnya akan mendukung iklim investasi Indonesia di mata dunia," Bachrul menandaskan.


Fokus : Perdagangan berjangka komoditi


#Perdagangan berjangka komoditi #Kepala Bappebti Bachrul Chairi #Pendanaan terorisme #Money laundering

Komentar


Serbaneka - 3 hari yang lalu

Hingga 2019, Pemerintah Bangun 4 Juta Unit Rumah Murah

Sejak digulirkan program sejuta rumah murah pada 2015 hingga 2016 telah terealisasi 1,5 juta unit rumah. Sedangkan pada 2017- Agustus 2017 telah terealisasi 449.000 unit rumah.
3 hari yang lalu

Hingga 2019, Pemerintah Bangun 4 Juta Unit Rumah Murah

Sejak digulirkan program sejuta rumah murah pada 2015 hingga 2016 telah terealisasi 1,5 juta unit rumah. Sedangkan pada 2017- Agustus 2017 telah terealisasi 449.000 unit rumah.
Pertanian - 1 minggu yang lalu

Asyik... Salak Sleman Siap Diekspor ke Selandia Baru

Renovasi tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pengemasan yang memenuhi standar ekspor ke Selandia Baru. Targetnya akhir Agustus packing house selesai direnovasi.
Komoditi - 1 minggu yang lalu

Pada 2018, Lampung Bangun Kawasan Industri Maritim

KIM Tanggamus termasuk 20 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tercantum di Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN.
Serbaneka - 1 minggu yang lalu

Kementan Ingatkan Janji Kalimantan Barat Untuk Ekspor Beras dan Jagung

Kementan akan berupaya dengan berbagai strategi agar ekspor segera terwujud dengan membangun sistem pertanian modern terpadu dan berkelanjutan melalui pendekatan kawasan
Serbaneka - 1 minggu yang lalu

Indonesia-WFP Perkuat Ketahanan Pangan

Dubes Esti Andayani mengharapkan kerja sama dengan WFP semakin solid dan berdampak riil bagi ketahanan pangan dan peningkatan nutrisi anak-anak di Indonesia.
Serbaneka - 2 minggu yang lalu

Bank Swasta Biayai LRT Jabodebek

Pendanaan proyek diraih dari kredit perbankan dan investasi PT KAI (Persero) dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).
Komoditi - 3 minggu yang lalu

Pemerintah Tolak Keputusan Norwegia yang akan Stop Biofuel Indonesia

Menurut Airlangga, keputusan Norwegia yang disampaikan Solbaken masih dikaji dan belum diimplementasikan oleh pemerintah Norwegia.
Pertanian - 1 bulan yang lalu

Gagang Cengkih "Limbah" Untuk Ekspor

Gagang cengkih yang selama ini banyak dibuang oleh petani karena dianggap sebagai limbah, ternyata memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi untuk diekspor ke mancanegara
Pertanian - 1 bulan yang lalu

Kotamobagu Genjot Produksi Kopi Organik

Produk pertanian organik lebih sehat dan harganya lebih tinggi ketimbang nonorganik. Bank Indonesia pun mendukung pengembangan pertanian organik ini.
Lihat Semua

Close
Memuat Perkiraan Cuaca ..





Close
Close