Jumat, 18 Agustus 2017 WIB

Bappebti Buka Peluang Investasi dari Dana Repatriasi

Keputusan terbaru ini merupakan langkah Bappebti untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No.123/2016 yang terbit Oktober tahun lalu untuk memanfaatkan peluang arus dana yang berkaitan dengan tax amnesty.

Oleh : ayid ayid | Jumat, 31 Maret 2017 | 09:10 WIB


NIRFAN/KOMODITI.CO - Sri Hariyati, Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti.

JAKARTA, KOMODITI.CO – Dalam Rangka Mendukung Undang-Undang Tentang Pengampunan Pajak, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan transaksi kontrak berjangka komoditi.

Para pialang perdagangan berjangka komoditi melalui Peraturan Kepala Bappebti No.1 tahun 2017 yang diundangkan 22 Maret 2017 itu dapat mengelola dana repatriasi dari nasabah yang sudah mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty. Untuk diinvestasikan melalui transaksi kontrak berjangka di Bursa Berjangka.

Keputusan terbaru ini merupakan langkah Bappebti untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No.123/2016 yang terbit Oktober tahun lalu untuk memanfaatkan peluang arus dana yang berkaitan dengan tax amnesty.

“Peraturan ini memberi peluang kepada para pialang perdagangan berjangka untuk mengelola investasi dari dana repatriasi,” kata Sri Hariyati, Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti kantornya, Jakarta, Kamis (30/3).

Namun, menurut Sri Hariyati, tidak semua perusahaan pialang berjangka dapat mengelola dana repatriasi itu. Karena ada beberapa persyaratan khusus yang harus dipenuhi.

“Pialang harus memiliki integritas keuangan yang baik dan tidak pernah terkena sanksi pembekuan kegiatan usaha, atau peringatan maupun denda administratif tiga kali berturut-turut,” kata Sri Hariyati memberi contoh beberapa persyaratan.

Untuk mengelola dana repatriasi pialang juga harus membuka rekening khusus melalui Bank Persepsi yang sudah ditunjuk sebagai gateway serta mendapat persetujuan dari Bappebti sebagai Bank Penyimpan Margin, yakni Bank BNI, BCA, Bank Mandiri, dan CIMB Niaga.

Pialang atau perusahaan berjangka komoditi juga wajib melaporkan ke pihak bank atas transaksi yang terjadi. Sementara transaksi itu sendiri harus dilakukan melalui Bursa Berjangka Komoditi.
“Bagi para nasabah peluang investasi ini sangat menarik, karena mereka bisa melakukan lindung nilai atau hedging jika mereka memiliki transaksi berjangka. Atau para nasabah juga bisa berinvestasi di perdagangan berjangka komoditi emas yang memang likuid,” jelas Sri

Jenis perdagangan berjangka komoditi yang terbuka untuk dana repatriasi adalah perdagangan kontrak berjangka di bursa berjangka secara multilateral karena pemerintah ingin mendorong sektor ini.

Kemudian, berapa target yang ingin dicapai dari transaksi dana repatriasi ini?

"Kami tidak membatasi targetnya. Jika bicara target ya tentu sebanyak-banyaknya. Yang jelas, kami telah membuka kran dan kami berharap banyak yang berminat," kata Sri Hariyati.

Sejauh ini dana yang terkumpul dari program tax amnesty yang dilakukan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan sampai Februari lalu telah mencapai Rp111 triliun.


Komentar


Serbaneka - 5 hari yang lalu

Hingga 2019, Pemerintah Bangun 4 Juta Unit Rumah Murah

Sejak digulirkan program sejuta rumah murah pada 2015 hingga 2016 telah terealisasi 1,5 juta unit rumah. Sedangkan pada 2017- Agustus 2017 telah terealisasi 449.000 unit rumah.
5 hari yang lalu

Hingga 2019, Pemerintah Bangun 4 Juta Unit Rumah Murah

Sejak digulirkan program sejuta rumah murah pada 2015 hingga 2016 telah terealisasi 1,5 juta unit rumah. Sedangkan pada 2017- Agustus 2017 telah terealisasi 449.000 unit rumah.
Pertanian - 1 minggu yang lalu

Asyik... Salak Sleman Siap Diekspor ke Selandia Baru

Renovasi tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pengemasan yang memenuhi standar ekspor ke Selandia Baru. Targetnya akhir Agustus packing house selesai direnovasi.
Komoditi - 2 minggu yang lalu

Pada 2018, Lampung Bangun Kawasan Industri Maritim

KIM Tanggamus termasuk 20 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tercantum di Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN.
Serbaneka - 2 minggu yang lalu

Kementan Ingatkan Janji Kalimantan Barat Untuk Ekspor Beras dan Jagung

Kementan akan berupaya dengan berbagai strategi agar ekspor segera terwujud dengan membangun sistem pertanian modern terpadu dan berkelanjutan melalui pendekatan kawasan
Serbaneka - 2 minggu yang lalu

Indonesia-WFP Perkuat Ketahanan Pangan

Dubes Esti Andayani mengharapkan kerja sama dengan WFP semakin solid dan berdampak riil bagi ketahanan pangan dan peningkatan nutrisi anak-anak di Indonesia.
Serbaneka - 2 minggu yang lalu

Bank Swasta Biayai LRT Jabodebek

Pendanaan proyek diraih dari kredit perbankan dan investasi PT KAI (Persero) dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).
Komoditi - 4 minggu yang lalu

Pemerintah Tolak Keputusan Norwegia yang akan Stop Biofuel Indonesia

Menurut Airlangga, keputusan Norwegia yang disampaikan Solbaken masih dikaji dan belum diimplementasikan oleh pemerintah Norwegia.
Pertanian - 1 bulan yang lalu

Gagang Cengkih "Limbah" Untuk Ekspor

Gagang cengkih yang selama ini banyak dibuang oleh petani karena dianggap sebagai limbah, ternyata memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi untuk diekspor ke mancanegara
Pertanian - 1 bulan yang lalu

Kotamobagu Genjot Produksi Kopi Organik

Produk pertanian organik lebih sehat dan harganya lebih tinggi ketimbang nonorganik. Bank Indonesia pun mendukung pengembangan pertanian organik ini.
Lihat Semua

Close
Memuat Perkiraan Cuaca ..





Close
Close